Mafia Berkeley

Masih ingat istilah ini? Memang sudah lama kita tidak mendengar istilah ini, padahal pada jaman Orde Baru istilah Mafia Berkeley sering kita dengar. Apa sih yang dimaksud dengan Mafia Berkeley? Secara substansial, ungkapan tersebut mengacu pada sekelompok ekonom Indonesia yang ‘dibina’ oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan pasar neoliberal atau neoliberalisme. Istilah neoliberal ini sendiri kembali menyeruak dalam isu pemilihan calon presiden 2009. Dimana istilah neliberalisme sudah pernah dijelaskan dalam tulisan di blog ini (coba lihat dalam kategori ekonomi).
Pada awal Orde Baru, para ekonom lulusan Univeristas California di Berkeley, Amerika Serikat, tersebut memang sangat harum namanya. Mereka yang kala itu masih muda-muda berusia rata-rata di bawah empat puluh tahun, dipandang telah berhasil dengan gilang gemilang menyelematkan perekonomian Indonesia dari bahaya kehancuran yang diwariskan oleh pemerintahan Soekarno. Dengan bantuan IMF, mereka berhasil menekan inflasi dari sekitar 600 persen pada tahun 1966 menjadi di bawah 10 persen pada 1969. Mereka juga berhasil membekukan pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan menggenjot masuknya investasi asing secara besar-besaran. Hasil nya terhitung sejak 1969, perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat pesat, rata-rata di atas enam persen per tahun. Dengan prestasi ini, memang cukup sulit bagi pihak mana juga untuk tidak mengancungkan ibu jari kepada Mafia Berkeley. Bung Hatta, yang ketiak itu menasehati terus menerus Emil Salim agar tidak terlalu menyimpang dari konstitusi, merasa kesulitan untuk bersuara terlalu keras. Pertanyaannya, kesaktian apakah yang dimilki mafia Berkeley sehinga mereka bisa mencapai hasil luar biasa seperti itu? Setidak-tidaknya ada tiga hal yang menunjang kesuksesan para ekonom Mafia Berkeley tersebut.

1. Adanya manipulasi besar-besaran susana batin masyarakat untuk memusuhi segala hal yang dapat diasosiasikan dengan Orde Lama. Tindakan tersebut antara lain dilakukan oleh Orde Baru dengan memberangus komunisme, menolak rehabilitasi partai-partai politik yang dibekukan Soekarno, dan melakukan desukarnoisasi secara besar-besaran.
2. Adanya pemerintahan tangan besi yang siap memberangsu segala tindakan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah.
3. Adanya dukungan besar-besaran kapitalisme internasional untuk membiayai proses pemulihan ekonomi Indonesia. Artinya kehadiran para ekonom Mafia Berkeley, tidak dapat dipisahkan dari proyek besar kapitalisme internasional untuk menggulingkan Soekarno.

Apa yang dimaksud dengan Neoliberalisme?

Tiga kandidat presiden, berturut-turut M. Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri, tampil membeberkan rencana kerja mereka. Isu tentang neoliberal pun ikut terangkat. Selama ini mengesankan seorang politikus atau pejabat yang dicap neoliberalis adalah orang yang menganut ideologi sesat yang dapat merugikan negara dan bangsa. Misalnya setelah nominasi Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia, sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa orang menuduhnya sebaagi seorang neoliberal, dan amat mungkin orang tersebut tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan aliran neoliberal (neoliberalisme).
Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan neoliberalime itu? Paham neoliberalisme berangkat dari diskursus yang berkembang di kalam ekonom yang berada di Washington DC untuk menyikapi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Latin pada pertengahan 1980-an, terutama yang menimpa tiga negara besar : Meksiko, Brasil, dan Argentina. Para ekonom yang terlibat dalam diskursus itu semuanya bermukim di Washington, yangteridiri dari IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat.
Dari serangkaian diskusi, tercapai semacam konsensus yang dirumuskan menjadi 10 elemen. Ini merupakan resep generik yang bisa direkomendasikan bagi begara-negara berkembang lain, yang umumnya memiliki karakteristik yang mirip. Krisis ekonomi di Amerika Latin tersebut berulang kembali di tahun 1994. Formula ini kemudian disebut Konsensus Washington (Washington Consesus), yang pertama kali dilontarkan oleh John Williamson (1994). Belakangan, resep ini juga sering disebut sebagai neoliberalisme. Isi dari 10 Konsensu Washington itu adalah :

1. Disiplin fiskal (fiscal austerity). Pemerintah negara-negara berkembang diminta untuk menjaga anggarannya agar tetap surplus. Namun, bila sisi fiskalnya tertekan hebat, masih ditoleransi mengalami defisit, asal tidak lebih dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Anggaran belanja pemerintah (APBN) seyogyanya untuk memperbaiki distribusi pendapatan. Pemerintah disarankan untuk banyak membiayai proyek-proyek dan program-program untuk menaikkan pendapatan kelompok miskin agar indeks Gini menurun.
3. Sektor fiskal (perpajakan) perlu direformasi, teritama dengan melakukan perluasan objek pajak dan wajib pajak (broaden the base).
4. Sektor finansial perlu diliberasisasikan. Para penabung harus tetap mendapat suku bunga riil positif (positive real interest rate) dan hindari perlakuan suku bunga khusus kepada debitor tertentu.
5. Dalam hal penentuan kurs mata uang, seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing (competitiveness) dan kredibilitas. Kurs yang terlalu kuat seolah-olah kredibel, tetapi tidak membantu daya saing produk ekspor. Sebaliknya jika kurs terlalu lemah, kredibilitas perekonomian akan runtuh.
6. Perdagangan sebaliknya diliberalisasikan. Pemerintah harus menghapus berbagai hambatan yang bersifat kuantitatif agar arus perdagangan bisa lancar dan efisien.
7. Hendaknya investasi asing tidak didiskriminasikan. Perlakukanlah investasi asing sam dengan investasi domestik karena kedua-duanya sama-sama mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan.
8. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seyogianya diprivatisasikan. Tujuannya untuk menaikkan efisiensi dan membantu pembiayaan defisit APBN.
9. Lakukanlah deregulasi atau hilangkan segala macam bentuk restriksi atau berbagai hambatan bagi perusahaan baru yang hendak masuk ke pasar. Buatlah iklim kompetisi di pasar.
10. Pemerintah perlu menghormati dan melindungi hak cipta (property right) agar menumbuhkan iklim investasi.

Dari kesepuluh komponen tersebut, kontroversi ada pada isu privatisasi BUMN dan liberalisasi pasar karena hal ini bersinggungan dengan peran dan kepemilikan asing sehingga mudah menyulut semangat antiasing (xenophobia). Dalam praktik, privatisasi BUMN yang dilakukan saat krisis terpaksa diserahkan ke tangan asing karena kita memerlukan devisa guna mendukung kurs rupiah yang seang tertekan. Hal sama terjadi pada perlakuan yang tak lagi membedakan PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Pemerintah memerlukan PMA untuk menambah cadangan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong perekonomian.
Ada dua pendekatan terhadap neoliberalisme ini, yaitu yang menganut paham neoliberalisme murni dan penganut neoliberalisme moderat. Paa penganut paham neoliberalisme murni berpendapat bahwa semua pasar baik itu pasar produk dan jasa maupun pasar faktor produksi (modal, tenaga kerja), pada dasarnya bekerja sempurna. Untuk itu campur tangan pemerintah tidak diperlukan karena akan menyebabkan “kegagalan pemerintah”. “Kegagalan pemerintah” hanya kan menimbulkan aneka distorsi dalam alokasi sumber daya produktif yang membawa dampak buruk atas efisiensi ekonomi nasional atau membuka peluang menguntungkan bagi pemburu rente. Di sisi lain, penganut neoliberalisme moderat menyadari dan mengakui bahwa di negara maju maupun berkembang ada berbagai “kegagalan pasar” yang memerlukan campur tangan pemerintah.

Hak Joseph Inteketual menurut E. Stiglitz

Bagi para kritikus globalisasi, perjuangan terhadap hak intelektual adalah perjuangan melawa nilai-nilai TRIP‘s mencerminkan suatu kondisi yang menempatkan kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa berada di atas kepentingan yang lebih luas, yaitukepentingan jutaan orang di negara berkembang. Ini adalah sebuah contoh betapa laba lebih penting daripada nilai-nilai mendasar seperti lingkungan atau kehidupan itu sendiri. Di negara sendiri, masyarakat Amerika Serikat sering meminta wakil-wakil rakyat yang mereka pilih untuk melihat lebih jauh dari sekedar laba, untuk melihat pengaruhnya pada aspek-aspek lain dalam masyarakat dan lingkungannya. Bahkan ketika pemerintah Clinton memperjuangkan peningkatan akses layanan kesehatan bagi warga Amerika, dengan mendukung TRIPs, hal itu menyebabkan menurunnya peredaran obat-obat murah bagi orang-orang miskin di seluruh dunia.
Stiglitz percaya terhadap kritikan terhadap TRIPs itu benar, tetapi kritik terhadap rezim kekayaan intelektual lebih dalam lagi : hal itu boleh jadi bukan merupkan kepentingan negara-negara industri maju secara lebih luas. Salah satu keberatan yang timbul akibat globalisasi yang dijalankan selama ini adalah dominasi versi tertentu ekonomi pasar yang tidak cocok dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan situasi dunia termasuk negara-negara berkembang. TRIPs memperlihatkan suatu contoh yang jelas: yang didasarkan pada pandangan bahwa hak kepemilikan intelektual yang lebih kuat akan mengarah pada kinerja ekonomi yang lebih baik. Beberapa perusahaan Amerika dan Eropa, yang mempunyai kepentingan khusus, menggunakan TRIPs sebagai rasionalisasi, untuk memekasakan negara-negara maju mengadopsi hukum kekayaan intelektual sesuai dengan keingin mereka.
Inovasi adalah penting karena dapat mengubah kehidupan banyak orang di dunia, dan hukum kekayaan intelektual adapat berperan besar dalam menstimulasi inovasi. Namun, pendapat hukum kekayaan intelektual akan meningkatkan kinerja ekonomi tidaklah selalu benar. Hal ini merupakan contoh bagaimana kepetingan orang-orangtertentu mengambil keuntungan dari hak kekayaan intelektual menggunakan ideologi yang dangkal tersebutuntuk mendahulukan kepentingan mereka.
Hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monooli. Kekuatan monopili mencipkan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan laba inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidakefisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonimi disebut sebagai komoditas umum: semua orang dapat mengambil keuntungan darinya dan tanpa dikenakan biaya. Presiden ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson, menjabarkan ilmu pengetahuan sebagai lilin dimana ketika cahanya dibagikan ke lilin lain, nyala dari lilin pertama tidak akan hilang. Efisiensi ekonomi berarti pengetahuan dapat digunakan secara bebas, tetapi rezim intelektual dengan sengaja membatasi penggunaannya. Pengguna hanya bisa berharap bahwa ketidakefisienan yang ditimbulkan oleh kekuatan monopoli akan diimbangi oleh perkembangan inovasi, sehingga ekonomi dapat mengalami pertumbuhan yang cepat.
Semakin besar cakupan dari kekayaan intelektual (semakin banyak barang yang dapat dipatenkan dan semakin luas jenis patennya), semakin besarlah manfaat manfaat yang didapat oleh mereka yang mendapatkan paten dan semakin besarlah lingkup monopolu, dengan seleuuruh dampak yang harus dipikul. Jika paten dibuat seluas mungkin, yang merupakan keinginan setiap penemu, akan muncul keselitan yang nyata dalam membatasi mana yang merupakan milik individu dan mana yang milik publik, karean beberapa (mungkin juga banyak) dari ilmu pengetahuan yang dilindungi dengan hak paten sebetulnya bukanlah hal yang “baru”. Setidak-tidaknya, apa yang sudah dipatenkan akan menjadi hak milik pribadi, bahkan juga ilmu pengetahuan yang sudah lama ada. Pada akhirnya, ketika ilmu pengetahuan tersebut telah dipatenkan, orang lain yang menggunakannya akan dikenakan biaya.