Selasa, 23 Juni 2009

Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata


  1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anatara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menunutut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hal ini jelas, bahwa hukum perjanjian tidak boleh dibuat dengan adanya paksaan kepada salah satu atau kedua belah pihak.
  2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dewasa adalah mereka yang sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan berusia 16 tahun bagi wanita. Namun bila mengacu pada KUHPer, mereka yang dianggap cakap adalah berusia 21 tahun untuk laki-laki dan 18 untuk perempuan. Meski dalam undang-undang perkawinan ditetapkan usia dibawah itu. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.
  3. Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
  4. Adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Misalkan perjanjian jual beli narkoba atau jual beli senjata gelap.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang tidak cakap hukum :

  1. Orang-orang yang belum dewasa.
  2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
  3. Orang-orang yang dilarang UU untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu

2 komentar:

  1. nanya dong....
    Apabila ada orang si A yang telah berumur 18 tahun dan telah memiliki KTP, apakah si A bisa membuat surat permohonan yang ditandatangani di atas materai?? Apakah surat itu sah menurut hukum? Apakah si A bisa mempunyai kendaraan bermotor atas nama dirinya sendiri?

    BalasHapus
  2. Perikatan untuk jual beli oleh notaris,antara B(penjual)dan C.4(4 bersaudara)dengan tanah atas tanah A(surat yang telah gugur dengan putusan terdahulu).perikatan ini di buat pada pada tahun 2001,saat itu obyek dalam sengketa.
    Perikatan tersebut tidak ada peningkatan dan perubahan apapun,hanya nama pembeli pembeli tersebut yang menjadi pegangan atas akta perikatan untuk jual beli.
    Dapatkah Akta Untuk Jual Beli di atas di gunakan untuk menuntut hak atas tanah yang di sangkakan dalam perikatan perikatan atas nama pembeli tersebut ??? setelah 10 tahun kemudian.

    BalasHapus